ZULKARNAIN
Minggu, 09 Juni 2013
Sejarah E-Government
Sejak
dasawarsa 1990-an beberpa negara di dunia mulai menggunakan sistem pemerintahan
menggunakan elektronik. Tercatat negara – negara seperti Amerika Serikat,
Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang, Australia
dan Inggris telah menngunakan sistem pemerintahan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi.
Penggunaan
TIK oleh pemerintah padadasarnya adalah untuk memberikan warga negaranya dengan
akses yang lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah serta untuk
memberikan pelayanan publik kepada warga, mitra bisnis, dan mereka yang bekerja
di sektor publik. Bagian awal dari pelaksanaan e-governtment adalah
“komputerisasi” dari kantor publik memungkinkan mereka dengan membangun
kapasitas mereka untuk pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang
lebih menggunakan teknologi sebagai katalisator. Bagian kedua adalah penyediaan
jasa sentris warga melalui media digital seperti mengembangkan portal
pemerintah interaktif.
Sejak
beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003 pemerintah RI telah
mengeluarkan Instruksi PresidenNo. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Pengembangan e- Governtment di Indonesia. Sejak itu kebanyakan bahkan semua
instansi departement di tingkat pusat hingga ke daerah – daerah mulai membangun
dan mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan
e-government.
Pemerintahan
elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal – hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan e-government dapat diaplikasikan pada institusi-institusi
legislatis, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efesiensi
internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses keperintahan yang
demokratis.
5�Fn- �U ��R erdana","sans-serif"'>Memberdayakan
masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.Manfaat E-Government
Manfaat nyata dari
e-govenment adalah :
- Memperbaiki
mutu pelayanan pemerintahan kepada para stakeholder-nya (masyarakat,
kalangan bisnis, dan industri)
- Meningkatkan
transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka penerapanb konsep Good Governance dipemerintahan (bebas KKN)
- Mengurangi
secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas
sehari-hari.
- Memberikan
peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber – sumber pendapatan baru
melalui interaksinya dengan pihak – pihak yang berkepentingan.
- Menciptakan
suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai
perubahan global dan tren yang ada; dan
- Memberdayakan
masyarakat dan pihak – pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Model - model E-Government
Adapun model penyampaian E-
Government adalah sebagai berikut :
1. Government to Citizen atau
Government to Customer (G2C)
Tipe G2C ini merupakan aplikasi
e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan
berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama
dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
·
Kepolisian membangun dan menawarkan
jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat
administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan
para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke
Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;
·
Kantor Imigrasi bekerja sama dengan
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta
membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin
melanglang buana dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak
perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;
·
Departemen Agama membuka situs
pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di
tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan
bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;
·
Bagi masyarakat yang memiliki
keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi
Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan
diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara
gratis); dan lain sebagainya.
2. Government to Business (G2B)
Salah satu tugas utama dari sebuah
pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan
aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu,
yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan
karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti
berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan
kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis
dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G2B
ini adalah sebagai berikut:
·
Para perusahaan wajib pajak dapat
dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk menghitung besarnya pajak
yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
·
Proses tender proyek-proyek
pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui
website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari
proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir
informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
·
Proses pengadaan dan pembelian
barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office
dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam e-procurement
diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para
supplier-nya);
·
Perusahaan yang ingin melakukan
proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan
dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan
terkait; dan lain sebagainya.
3. Government to Government (G2G)
Di era globalisasi ini terlihat
jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara
lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu
pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal
yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar
kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat,
industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan
dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan
sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe
G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:
·
Hubungan administrasi antara
kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau
konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang
dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;
·
Aplikasi yang menghubungkan
kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di
negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;
·
Pengembangan suatu sistem basis data
intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau
keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);
·
Sistem informasi di bidang hak cipta
intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang
ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.
Sukses Pelaksanaan E-Government
Suksesnya
pengembangan e-government bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan
istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses
tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government
meliputi support (dukungan), Value (nilai) dan Capacity (kemampuan). Ketiga
elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dukungan/Support
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh
pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan
politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar
mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai
inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan.
Kata support adalah dukungan. Hal
terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus
memiliki political will (keinginan politis)untuk mengembangkan
e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government.
Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi
harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa
adanya unsur political will,mustahil berbagai inisiatif pembangunan
dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.
Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja
berdasarkan model manajemen top-down (paradigm klasik). Karena itu, dukungan
implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan
pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati).
Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi
dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:
a. Disepakatinya
kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai
visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana
kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut
secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.
b. Dialokasikannya
sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan
lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan
semangat lintas sektoral.
c. Dibangunnya
berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya
lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya
Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya
e-Envoy atau DeTIKNas di Indonesia – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya
aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan
d. Disosialisasikannya
konsep e-government secara merata,kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada
seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara jmum melalui
berbagai kampanye yang simpatik.
2.
Kemampuan/Capacity
Kemampuan (“capacity”) adalah adanya unsur
kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan
e-government. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus
dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun
e-government, yaitu :
1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk
melaksanakan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan
sumber daya finansial
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan
penerapan konsep e-government
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat
sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan
satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan
tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan e-government. Diusahakan agar
pemerintah yang hendak mengimplementasikan e-government segera mencari cara
yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasayarat tersebut di atas, misalnya
melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor
non publik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak
dimiliki.
3.
Nilai/Value
Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua
buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi
penyedia-supply side). Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila
tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya
manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan
pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi
permintaan-demand side).
Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa
memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan
pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan
yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.
Perpaduan antara ketiga elemen di atas akan membentuk sebuah
nexus (pusat syaraf jaringan e-government) yang akan menjadikan kunci sukses
penjamin keberhasilan penerapan e-Government.
Pembanguan e-government telah dimungkinkan dengan adanya dasar
dan kemajuan teknologi informasi yang kokoh dan telah mencapai kemajuan yang
terbaik dalam waktu yang singkat. Hal terutama dari semuanya, pemerintah telah
berhasil melakukan apa yang disebut sebagai 'informatization' atau penggunaan
teknologi informasi pada semua proses pemerintahan, sebagai sebuah agenda yang
krusial berdasarkan pada rencana-rencana strategis dan berkelanjutan dan
didukung dengan investasi yang berkelanjutan.
Pada tahun 1980-an, dasar pembangunan e-government telah
dilaksanakan melalui digitalisasi pada semua fungsi-fungsi utama pemerintah
seperti administrasi, pendidikan, keuangan, pertahanan dan kesejahteraan
rakyat. Pada tahun 1990-an, infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan
masyarakat informasi telah dipersiapkan melalui pembangunan sebuah jaringan
informasi nasional berkecepatan tinggi. Pada tahun 2000-an, efisiensi kerja
administrasi dan kualitas kehidupan masyarakat mengalami perbaikan melalui
investrasi proyek-proyek e-governmemnt yang intensif.
Sistem Informasi Nasional
Definisi Sisfonas tidak
dapat dipisahkan dengan definisi sistem informasi yakni : “Pengelolaan
informasi berdasarkan alur kerja / proses bisnis yang sesuai dengan azas
efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi” Sisfonas
didefinisikan sebagai “Pengelolaan Sistem Informasi di
seluruh tingkat
Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan
yang efektif dan efisien
kepada Masyarakat” kedua hal tersebut akan melandasi definisi e-government
sebagai muara dari seluruh inisiatif yaitu “penyelenggaraan pemerintahan
berbasis elektronik (Teknologi Informasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah
dalam hubungannya dengan masyarakat, dunia usaha dan kelompok terkait lainnya
menuju good governance”.
Portal Terbaik
Portal-Portal E-Government
Terbaik
Selain menampilkan ranking
negara-negara anggota, survei juga menampilkan contoh-contoh
pelayanan/produk e-government dan
portal-portal terbaik. Adapun portal-portal terbaik menurut wilayah (region)
akan diuraikan di bawah ini. Nilai indeks ditulis di dalam tanda kurung setelah
nama wilayah atau nama negara.
Africa Tengah (0.2530)
Afrika Tengah jauh di
bawah rata-rata dunia (0.4514). Nilai tertinggi dicapai oleh Angola (0.3328),
diikuti Gabon (0.3228). Portal Kementrian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
Angola, http://www.mapess.gv.ao/, memperoleh nilai tertinggi. Portal ini mampu
menyajikan bagi penduduk one stop shop website, juga seksi berita dan
arsip-arsip informasi.
Afrika Timur (0.2879)
Afrika Timur masih di
bawah rata-rata dunia. Nilai tertinggi dicapai oleh Mauritius (0.5086) dan
disusul Seychelles (0.4942). Pemerintah Kenya telah meningkatkan kehadiran
portalnya, sehingga memberikan manfaat bagi penduduk dan pengunjung situs
tersebut. Welcome page pada http://www.kenya.go.ke begitu baik layout dan mudah navigasinya.
Desain one-stop shop, menyediakan layanan bagi penduduk untuk isu-isu Crime
& Justice, Education & Learning, Health & Wellbeing dan tema-tema
lain. Kenya juga melanjutkan merealisasikan komitmennya bagi layanan online
lewat situs Directorate of e-Government, http://www.egovernment.go.ke,
yang dapat ditemukan di dalam the Office of the President. Directorate menyediakan
gambaran sumber-sumber e-government dan
item-item baru, seperti e-transaction bill yang sedang dikembangkan oleh
pemerintah. Kenya adalah contoh bagaimana sebuah negara yang memiliki kendala
pada sumber-sumber, ternyata tetap dapat memajukan e-government-nya. Kementrian
Keuangan Rwanda mampu meningkatkan situsnya, http://www.minecofin.gov.rw , dengan memperbaiki fitu-fitur untuk download
statistic dan akses basis datanya. Situs juga menyediakan dua bahasa, Inggris
dan Perancis. Situs Kementrian
Pendidikan Mauritius, http://ministry-education.gov.mu, mengizinkan penduduk
untuk melakukan pendaftaran online dan men-download formulir, serta memiliki
business section bagi aplikasiaplikasi online untuk melakukan tender dan
perijinan.
Afrika Utara (0.3403)
Rata-rata Afrika Utara
masih di bawah rata-rata dunia. Mesir memimpin wilayah ini dengan nilai 0.4767,
salah satunya disebabkan perbaikan dalam
web measure index-nya. Situs nasional Mesir memiliki form untuk download, dan memnungkinkan online submission
dari form dan pembayaran dengan kartu kredit, semuanya lewat jalur yang aman (secured link). Situs
juga menyediakan interaksi menggunakan PDA dan WAP (wirelessapplication
protocol). Mesir telah menginvestasikan untuk menyediakan multimedia lewat
link-link video dan audio pada situsnya. Kementrian Pendidikan Mesir
meningkatkan situsnys, http://knowledge.moe.gov.eg/arabic/,
dengan cara membuatnya lebih interaktif.
Penduduk dapat menerima informasi lewat email, download registration form, dan
melihat/mendengar klip-klip video serta audio.
Situs Kementrian Keuangan
Maroko, http://www.finances.gov, mengizinkan penduduk untuk membuat account
secara online, download financial statistic, dan mengunduh arsip informasi.
Situs juga dilengkapi dengan aplikasi
e-finance bagi para pelanggan.
Afrika Selatan (0.3893)
Wilayah ini dipimpin oleh
negara Afrika Selatan (0.5115), diikuti Lesotho (0.3805). Situs Kementrian
Keuangan Lesotho, http://www.finance.gov.ls, mengijinkan warganya untuk
men-download form dan mengakses financial statistic, mencari arsip informasi
dan mengajukan bagian-bagian baru: mekanisme online feedback yang memungkinkan
penduduk untuk menanyakan sesuatu dan membuat saran-saran. Situs Departemen
Tenaga Kerja, http://www.labour.gov.za, adalah contoh sempurna situs agensi publik
yang dikelola sangat baik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Situs memiliki
desain yang sederhana, tetapi sangat
atraktif, yang memungkinkan pengguna dapat mencari dengan cepat apa yang mereka
cari. Navigasi yang mudah menyediakan key phrases, seperti ‘Maternity
benefits’, ‘Workmen's compensation’, ‘Domestic workers’, ‘Employers’, dan
‘Bargaining councils’. Pengunjung situs dapat mengakses petunjuk yang berguna
dan kesimpulan-kesimpulan sesuai topik yang berhubungan (misal, affirmative
action, annual leave dan employment contracts, juga comprehensive labour-market
research dan statistics). Berbagai online filings/registrations juga disediakan
(misal, compensation claims dan employer registration) serta posting online
lowongan. Situs menyediakan fitur lengkap untuk menjadi one-stop shop bagi
isu-isu ketenagakerjaan.
Afrika Barat (0.2110)
Wilayah Afrika Barat
memiliki indeks rata-rata terkecil. Cape Verde (0.4158) memimpin nilai, diikuti
Nigeria (0.3063) dan Ghana (0.2997). Portal nasional Burkina Faso,
www.primature.gov.bf, adalah satu-satunya portal yang memungkinkan konsultasi
online. Situs Kementrian Keuangan Cape Verde, http://www.minfin.cv, telah dibuat menjadi one-stop shop, dengan
downloadable financial form dan statistic, serta akses ke basisdata kementrian
dan arsip informasi. Kementrian Kesehatan Senegal telah meningkatkan portalnya,
www.sante.gouv.sn, untuk berinteraksi dengan warganya. Portal ini mengijinkan
penduduknya untuk berpartisipasi dan men-download health statistics.
Karibia (0.4480)
Barbados (0.5667) memimpin
wilayah ini, terutama karena kekuatannya dalam education index dan
infrastructure index. Republik Dominika memiliki web measure index tertinggi di
wilayah ini. Situs Kementrian Kesehatan Trinidad and Tobago, http://www.health.gov.tt/, mendorong partisipasi penduduk dengan
menyediakan klip video kesehatan sesuai isu dan menawarkan item-item berita.
Situs Kementrian Kesejahteraan Republik Dominika, ww.sespas.gov.do, juga
mendorong partisipasi penduduk dan menyediakan one-stop shop untuk informasi
kesehatan yang berhubungan. Situs berisi informasi kesehatan yang penting dan
menyimpan isu-isu kesehatan terkini.
Situs Kementrian Tenaga Kerja Grenada, http://www.grenadaedu.com/, mengijinkan penduduk untuk membuat account secara online dan men-download
statistik.
Amerika Tengah (0.4604)
Meksiko (0.5893) memimpin
wilayah ini. Portal nasional Meksiko, http://www.gob.mx, memiliki sebuah
portal e-government dan konsultasi
online yang terpisah antara pemerintah dan penduduk. Situs juga menyediakan
lelang online (online bidding) untuk kontrak umum dan pembayaran dengan kartu
kredit lewat saluran yang aman dengan fasilitas electronic signature. Portal
nasional El Salvador, http://www.elsalvador.gob.sv,
berinteraksi dengan penduduk dengan
menyediakan online poll, serta memisahkan situs e-government dan klip video / audio. Situs Kementrian Pendidikan Costa Rica, http://www.mep.go.cr/, menyediakan one-stop shop untuk penduduknya,
yang memungkinkan penduduk menerima informasi lewat email dan membuat online
account.
Amerika Utara (0.8408)
Portal milik pemerintah
federal Amerika Serikat (0.8644) masih menjadi model untuk e-government. Portal
USA.gov merupakan satu dari situs pemerintah yang paling komprehensif dan
efektif. Keefektifitasan dan kesuksesannya dibuat sangat luar biasa dengan
ukuran yang besar sekali dan memuat informasi dan layanan yang juga sangat
besar, semuanya online. Dalam tahun 2008, portal USA.gov web memasukkan fitur
baru, seperti banyak sekali Really Simple Syndication feed (RSS feed) untuk
berita dan informasi-informasi lain, mobile government web page yang lengkap dan
peningkatan fitur e-rulemaking untuk konsultasi. Banyak situs dengan
fitur-fitur yang sama, seperti blog dan wiki yang akan ditemukan pada
situs-situs milik departemendepartemen Amerika Serikat. Kanada (0.8172) juga
merupakan satu dari pemimpin e-government, dengan menyediakan seluruh informasi
dan layanan di situsnya dalam dua bahasa, Inggris dan Perancis. Portal dikemas
dengan informasi dan layanan yang user-friendly. Home page memiliki fitur-fitur
komunikasi yang interaktif, termasuk RSS feed dan mobile government portal.
Pengguna The National Portal dapat menikmati trio gateway sites yang
terintegrasi yaitu: layanan penduduk (http://www.servicecanada.gc.ca/),
layanan bisnis (www.canadabusiness.gc.ca) dan
komunitas internasional (http://www.canadainternational.gc.ca/). Untuk keperluan akuntabilitas dan
transparansi, situs nasional Kanada membuat fitur baru bernama ‘Proactive
Disclosure’, berisi daftar lengkap dari penjelasan laporan kontrak, perjalanan
dan pembelanjaan untuk pelayanan, hadiah, tunjangan dan subjek-subjek lain yang
membutuhkan penjelasan (subjects of disclosure).
Amerika Selatan (0.5072)
Argentina (0.5844)
memimpin di atas Chile (0.5819) dan Brazil (0.5679) di wilayah ini. Hal ini
disebabkan oleh peningkatan dalam infrastructure index, dimana terjadi
peningkatan pelanggan telepon selular dan pengguna komputer (PC). Portal
nasional Argentina, http://www.canadainternational.gc.ca/,
telah pengembangkan sejumlah tool dan
fitur yang mendukung e-participation. Dia memiliki portal e-government yang
terpisah dan merupakan satu dari sedikit negara yang memiliki penanggung jawab
untuk seluruh kebijakan e-government.
Portal juga mengijinkan
online submission of form dan memiliki time frame untuk merespon email-email
penduduk dan online submission. Kementrian Pendidikan Paraguay, http://www.mec.gov.py, merupakan salah satu one-stop shop yang
memungkinkan penduduk untuk membuat online account dan menerima informasi lewat
email. Kementrian Kesejahteraan Sosial Venezuela, http://www.mps.gob.ve, juga merupakan one-stop shop yang memungkinkan
penduduk untuk membuat online account dan menerima informasi lewat email. Situs
juga memiliki multimedia dengan klip-klip audio dan video. Situs milik DPR-nya
Brazil, http://www2.camara.gov.br/popular,
mengijinkan
penduduk untuk berbicara secara langsung ke wakil mereka dan berpartisipasi
dalam debat melalui internet. Pemerintah Brazil juga menyediakan
e-participation platform yang mengijinkan anggota parlemen dan penduduk untuk
berkomunikasi lewat chat room, forum diskusi dan layanan “Fale com Deputado”
atau “Talk to the MP”. BentuK e-participation ini telah meningkatkan interaksi
antara penduduk dan anggota parlemen. Dalam negara seperti Brazil yang populasi
secara geografisnya sangat tersebar, partisipasi secara online telah memberikan
suara partisipasi penduduk yang lebih besar di dalam pembuatan kebijakan dan
undang-undang.
Asia Tengah (0.3881)
Sebagian besar negara di
Asia Tengah mengalami kemunduran, dengan indeks di bawah rata-rata dunia. Tidak
ada peningkatan dalam situs-situs mereka. Hanya Kazakhstan (0.4743), yang
memimpin wilayah ini, yang mampu melampaui rata-rata indeks dunia.
Asia Selatan (0.3395)
Wilayah Asia Selatan masih
jauh di bawah rata-rata indeks dunia dan merupakan ranking terbawah di Asia.
Maldiva (0.4491) memimpin di sini, diikuti Sri Lanka (0.4244) dan Iran
(0.4067). Meskipun di bawah indeks rata-rata dunia, India (0.3814) telah
mengembangkan portal pemerintah yang lengkap (http://india.gov.in),
sebagai salah satu kebijakan dan
strategi nasional, termasuk membuat link ke e-strategy bernama National
e-Governance Plan. Portal dibuat user-friendly, yang memungkinkan pengguna
mengakses dengan cepat informasi dan layanan e-government berdasarkan profil
dan kebutuhan mereka sendiri. Fitur-fitur
seperti scrolling news feed link ke berita-berita terkini dan navigasi
untuk membantu pengguna ke tender, form
dan map. Situs memiliki fitur Help dan feedback yang mudah diakses, dan
juga ada bagian untuk komunitas expatriate yang jumlahnya besar di India.
Asia Barat (0.4857)
Israel (0.7393) memimpin
wilayah ini, diikuti Uni Emirat Arab (0.6301) dan Siprus (0.6019), dimana Uni
Emirat Arab mendapatkan nilai tertinggi pada web measure index. Situs
Kementrian Tenaga Kerja Uni Emirat Arab, http://www.mol.gov.ae/, merupakan
contoh sempurna dari one-stop shop. Situs ini menyediakan fitur-fitur
transaksi, seperti pembayaran dengan kartu kredit, melakukan submission of form
dan perijinan secara online, pembuatan personal account secara online dan
memiliki time frame untuk merespon email dan pertanyaan online. Situs ini
merupakan satu dari sedikit situs yang memiliki electronic signature. Situs
Kementrian Kesejahteraan Sosial Kuwait, http://www.mosal.gov.kw,
contoh situs sempurna lain, yang cukup
progresif. Situs ini menawarkan email notification bagi pertanyaan-pertanyaan
penduduk, memungkinkan dilakukan submission of form dan pembayaran secara
online, juga pembuatan personal account secara online.
Situs Kementrian
Pendidikan Yordania, http://www.moe.gov.jo/,
adalah situs sempurna, yang menyediakan
email notification dan mendorong partisipasi penduduk. Situs juga mengijinkan
penduduk untuk membuat personal account dan melakukan pembayaran secara online.
Asia Timur (0.6443)
Wilayah Asia Timur
memiliki rata-rata tertinggi dalam survei tahun 2008. Republik Korea/Korea
Selatan (0.8317) memimpin di wilayah ini, diikuti Jepang (0.7703) dan China
(0.5017). Mongolia telah melakukanpeningkatan untuk tiga kriteria indeks
(Infrastructure, Education, dan Web Measure), sehingga menempatkannya di atas
50% dari rata-rata survei dunia. Portal nasional Republik Korea, http://www.korea.go.kr/, punya kekuatan
dalam e-participation. Portal ini menyediakan konsultasi online bagi penduduk
dan mendorong orang untuk bergiat dan berperan terhadap isu-isu yang
mempengaruhi mereka. Portal memungkinkan penduduk untuk melakukan pengajuan
(submission) dan pembayaran (payment) dan mereka dapat melacak kemajuan dari
pengajuan yang mereka lakukan. semuanya ini dilakukan dalam suatu jaringan yang aman
dengan menerapkan electronic signature.
Langganan:
Postingan (Atom)